Laman http://detik.com membagikan ulasan bahwa Untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kesejahteraan ibu dan anak, Anggota DPR-RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mempromosikan berbagai inisiatif penting selama pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).Sebagai anggota komisi yang menangani isu perempuan dan anak, HNW menekankan pentingnya membangun keluarga harmonis berdasarkan asas pernikahan yang sah.

HNW mengusulkan agar frasa “pernikahan yang sah” masuk dalam definisi keluarga di RUU KIA. Pasal 28B ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya keluarga dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak. Menurut HNW, pernikahan yang sah menjadi dasar utama dalam membangun keluarga harmonis dan sejahtera. Ia yakin definisi ini dapat membantu mengatasi masalah dalam pengelolaan keluarga, seperti pendidikan anak dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

HNW juga menyoroti isu pernikahan dini dan kekerasan terhadap anak yang sering terjadi akibat kehamilan di luar nikah. Ia mengusulkan perpanjangan cuti kehamilan bagi ibu pekerja, dengan memberikan hak cuti enam bulan bagi ibu yang bekerja sebagai ASN, sementara ibu di sektor swasta mendapatkan hak cuti minimal tiga bulan.

Dikutip dari laman http://kompas.com, HNW mendengar aspirasi kaum ibu pekerja, Mereka menginginkan perpanjangan cuti kehamilan dari tiga bulan menjadi enam bulan. Namun, ia juga memperhatikan kekhawatiran kelompok industri. Mereka merasa belum siap jika karyawan wanita mengambil cuti selama itu. Hal ini terkait kondisi ekonomi yang belum stabil. Sebagai solusi, HNW mengusulkan agar ibu yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, serta personil TNI dan Polisi. Mereka mendapatkan hak cuti selama enam bulan.Sedangkan untuk ibu yang bekerja di sektor swasta, ia mengusulkan hak cuti minimal tiga bulan. Forum Panitia Kerja (Panja) RUU KIA menyambut positif usulan ini.

Pentingnya Seribu Hari Pertama Kehidupan Anak

Dikutip dari http://kemenpppa.com RUU KIA menekankan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini dikenal sebagai periode emas dalam tumbuh kembang anak dan sangat menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. HNW mendukung fokus ini dan berharap RUU KIA dapat membantu mengatasi masalah stunting serta mempersiapkan generasi berkualitas di masa depan.

HNW berharap pemerintah segera menyelesaikan penyusunan revisi RUU KIA. Komisi VIII DPR-RI dapat membahasnya lebih lanjut dalam Rapat Kerja. Ia menekankan perlunya RUU ini untuk mengisi kekosongan aturan hukum. Fokusnya pada kesejahteraan ibu dan anak, khususnya selama 1000 hari pertama kehidupan mereka.

“Dengan adanya RUU ini, kita dapat lebih fokus mengadvokasi masa emas anak. Kita juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia akan meningkat,” ujar HNW.

HNW berharap memperkuat dukungan bagi ibu dan anak agar keluarga Indonesia dapat menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Dengan cara ini, ia ingin menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

BAJA JUGA : https://ptmeca.com/mengenal-tapera-tabungan-perumahan-rakyat-simak-yuk/

Penulis

Ike Putri Yuliatul Latifa

Artikel RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pertama kali tampil pada PT Mulia Esa Catur Abadi.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat, terutama pekerja, dalam memiliki rumah sendiri.

Tapera diinisiasi sebagai solusi atas masalah keterjangkauan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Program ini mengharuskan pekerja, baik dari sektor formal maupun informal, untuk menyisihkan sebagian kecil atau sebesar 3% dari penghasilannya sebagai tabungan khusus untuk kepemilikan rumah.

Skema Tapera memungkinkan peserta untuk menabung dalam jangka waktu tertentu, di mana dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk membeli rumah, membangun rumah, atau melakukan renovasi.

Manfaat Tapera

Laman detik.com, membagikan ulasan mengenai manfaat utama Tapera, dijelaskan bahwa program ini memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Tapera dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perumahan yang layak dengan cicilan yang terjangkau.

Tapera juga memberikan kepastian bagi peserta bahwa mereka memiliki dana yang disisihkan khusus untuk kebutuhan perumahan, yang dikelola secara profesional oleh BP Tapera.

Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan kualitas hidup peserta dengan memungkinkan mereka tinggal di rumah yang lebih layak dan nyaman.

Kekurangan Tapera

Tapera juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah keterpaksaan dalam menabung.

Sebagian dari penghasilan peserta dipotong untuk tabungan perumahan, yang dapat mengurangi daya beli mereka untuk kebutuhan lain.

Proses administrasi dan verifikasi kelayakan peserta juga bisa menjadi kendala jika tidak dikelola dengan baik, yang bisa menyebabkan penundaan dalam pencairan dana atau persetujuan kredit perumahan.

BACA JUGA : Outsourcing Menekan Budgeting Perusahaan, Ini 11 Faktanya

 Undang-Undang yang Mengatur Tapera

Dikutip dari laman tapera.go.id, pelaksanaan Tapera diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

UU ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan dan pengelolaan Tapera, termasuk pembentukan Badan Pengelola  Tapera.

UU Tapera mengatur berbagai aspek, mulai dari kewajiban pekerja untuk menjadi peserta Tapera, besaran kontribusi yang harus disetorkan, mekanisme pengelolaan dana, hingga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta.

Peraturan turunan dari UU ini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tapera.

PP ini mengatur hal-hal teknis seperti tata cara pendaftaran peserta, pengelolaan dan investasi dana, serta mekanisme penyaluran pembiayaan perumahan.

Adanya regulasi yang jelas, diharapkan program Tapera dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, Tapera hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan perumahan di Indonesia.

Meski memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, manfaat yang ditawarkan program ini cukup signifikan dalam membantu masyarakat memiliki rumah sendiri.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Tapera berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Tapera merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat.

Program ini menawarkan solusi praktis bagi pekerja untuk memiliki rumah sendiri melalui skema tabungan perumahan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan pengelolaan yang baik dan kerjasama antar berbagai pihak terkait, Tapera memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Oleh
Ulil Fadilah

Artikel Simak Kata Ahli tentang Manfaat Kerja di Outsourcing pertama kali tampil pada PT Mulia Esa Catur Abadi.